Negeri Sumalata (Tumolata) pada zaman HINDIA Belanda

        Nama Sumalata sebelumnya adalah Tumolata, Kompeni Belanda sulit mengeja kata Tumolata, dan menyebutnya “SUMALATA”. Keberadaan wilayah Tumolata dikaitkan dengan kembalinya putri Ntobango dan tiliaya dari pengasingan akibat perang Limutu-Gorontalo.  Menurut tradisi lisan bahwa  armada Laut Kerajaan Gowa membawa dua putri tersebut  sampai di suatu daerah di wilayah Sumalata, nama tempat itu adalah Tolinggula. Bertemulah mereka dengan penjemput yang diutus Kerajaan Limutu, diantara penjemput itu ada Jogugu Popa dan Pomalo. Kemudian kedua pembesar itu menuju suatu pulau bernama “Lito Hutakalo” menemui pemimpin Kerajaan Gowa agar tidak menyerbu kerajaan Hulontalo.  Menurut  penuturan Akuba Imran,  dikemudian hari Raja limutu mengangkat pemimpin  di Tumolata dengan gelar Walaopulu. Wilayah Tumolata terdiri dari 5 desa yaitu Deme, Buladu, Wubudu, Bulontio dan tolinggula. Dan Walaopulu pertama di Tumolata adalah Hepu, kemudian diganti Toana dan terakhir adalah Amara. Setelah itu Tumolata berubah status menjadi Distrik Sumalata yang dikepalai seorang Marsaoleh. Hulango Puti sebagai Marsaoleh yang pertama pada tahun 1899. Desa yang ada di Distrik Sumalata menjadi bertambah, yaitu Deme I, Deme II, Buladu, Wubudu, Bulontio, Buloila, Biau dan Tolinggula. Hulango Puti hanya menjabat Marsaoleh Sumalata selama setahun karena wafat ketika menjalankan ibadah haji ke Mekkah, ia digantikan oleh Bulonggodu Dangkua.

       Semasa Hulango Puti menjabat Marsaoleh Sumalata, terajadi peristiwa pergolakan yang dipimpin dua orang bersaudara, yaitu Tamu’u dan Olabu. Awal dari pemicu ini adalah sengketa lahan milik pribumi dengan perusahaan tambang belanda bernama NV Minjbouw Maatschapij Soemalata. Perusahaan tambang ini telah beroperasi sejak tahun 1890. Tamu’u dan Olabu terlibat pembunuhan terhadap kepala kampung bernama Teme Hapasi yang dianggap berpihak pada perusahaan tambang  dan disusul pembunuhan mandor tambang bernama Herman Knappert pada tanggal 3 maret 1899. Laporan Hindia belanda menyebutkan terjadi kerusuhan pada tanggal 10 maret 1899 dengan sasaran beberapa pekerja cina dan pos pasukan belanda. Pada tanggal 17 maret 1899 datanglah bala bantuan pasukan Belanda dipimpin letnan De Bock dan hanya beberapa hari saja kerusuhan dapat dipadamkan, Tamu’u dan Olabu ditangkap dan dibawah ke Manado untuk diadili. Akibat kerusuhan itu pekerja tambang asal china mengungsi dan terancam kelaparan, karena sisa-sisa perusuh yang melarikan diri meblokade bahan makanan dari luar daerah. Marsaoleh Hulongo Puti membuat kesepakatan dengan pejabat pemerintah Gezaghebber. Pihak Gezaghebber menanggung akomodasi bahan makanan dan untuk pengawalan bahan makanan ditangani oleh Marsaoleh Hulango Puti.

       Keberadaan aktifitas tambang emas di Sumalata sudah ada sejak tahun 1865. Semula tambang emas tersebut dikerjakan penduduk lokal, ditahun 1896 perusahaan asal Belanda milik keluarga Bauermann mendapat ijin untuk mengelola pertambangan emas dibawah perusahaan NV Minjbouw Maatschapij Soemalata. Perusahaan ini banyak memperkerjakan buruh tambang yang didatangkan dari cina dan sisanya dari luar daerah termasuk penduduk lokal juga. Tercatat pada tahun 1902 NV Minjbouw Maatschapij Soemalata memiliki buruh tambang sebanyak 851 orang. Keberadaan tambang ini, ikut mempengaruhi mobilitas ekonomi di Sumalata, banyak para pedagang asal arab dan cina datang dan menetap serta mendirikan bangunan pertokoan yang menyediakan segala kebutuhan dari masyarakat setempat. Pada masa itu Desa Deme II menjadi ibukota distrik Sumalata, beberapa fasilitas pemerintahan dan pendidikan didirikan. Selain itu tersedia listrik untuk menerangi gedung pemerintahan dan pertokoan, juga terdapat pelabuhan alam yang melayani kapal laut dari Singapur, Makassar dan dari Manado. Sehingga distrik Sumalata saat itu dijuluki “ Singapura kecil “ di Gorontalo.

Pantai Sumalata tahun 1917

           Konsekwensi dari aktifitas tambang di Sumalata menyebabkan terjadi kerusakan hutan serta ancaman longsor dan erosi dari areal lahan. Pada tahun 1926 terjadilah banjir bandang, ibukota  Deme II mengalami kerusakan yang sangat parah, gedung pemerintahan, rumah penduduk dan tempat usaha banyak mengalami kerusakan. Pusat pemerintahan dipindahkan di sekitar pelabuhan tanjung Pongoala, berikut di bangun kembali bangunan toko di sepanjang pantai Pongoala.

Reruntuhan rumah Marsaoleh Sumalata tahun 1926 (kanan)

Rumah dinas Marsaoleh tahun 1927-1958 (kiri)

Etnis Jawa Tondano (Jaton) di Gorontalo

Sekitar tahun 1904 adalah awal pertama kedatangan etnis Jawa Tondano (Jaton) di Gorontalo. Diawali dengan kedatangan seorang guru bernama Amal Modjo, keturunan Kyai Modjo. Lulus sekolah Guru di Tondano tahun 1902, Amal Modjo mengajar sekolah rakyat di Limboto. Karena sering pulang ke Tondano mengunjungi kerabatnya, pemerintah hindia Belanda menawarkan kepadanya  membawa keluarganya untuk menetap di Gorontalo.

Amal Modjo yang akrab dipanggil “Guru Apo” membawa kelurganya dari Tondano dan menempati lahan yang disediakan Pemerintah Hindia Belanda seluas 500 hektar yang kini dikenal dengan nama Desa Yosonegoro. Orang Jaton yang pertama menempati Desa Yosonegoro antara lain Rahmat Zees,Jarod Zees, Burhan Zees, Muchtar Pulukadang, Tarikat Mojo, Ichsan Suratinojo, Muhidin Rivai, Ilham mas Hanafi, Alfan Gusasi, Jumali Suratinojo, Ronggo Danupoyo, Jalil Kyai Baderan, Napu dan Arta.

Rumah Tinggal Etnis Jawa Tondano

Dalam perkembangannya,tahun 1910 sepuluh kepala keluarga menempati lahan baru yang dinamai kampung Kaliyoso. Dalam memilih suatu lahan, orang Jaton memiliki cara yang diajarkan para leluhur mereka. Caranya adalah mengambil sedikit tanah dan dikecap di lidah. Lokasi yang layak ditempati adalah tanahnya memiliki aneka rasa, seperti asam,pahit,manis dan asin. Tahun 1914 Desa Yosonegoro mulai banyak penduduknya dan didirikanlah masjid Al-Muttaqin, imam dan sekaligus kepala desanya adalah Kiyai Rahmat Zees. Mereka mengembangkan tradisi islam diantaranyas zikir jawa yang lebih dikenal salawat Jowo, ada juga zikir melayu, seni zamrah yang diadopsi dari budaya arab. Dalam hal pengolahan tanah pertanian ,  mereka mengenalkan bajak yang ditarik sapi dan kuda. Sekitar tahun 1924 sebanyak 125 kepala keluarga yang sebagian besar dari Kampung Jaton Tondano menempati lahan baru yang dinamai Desa Reksonegoro.

Masjid Al Muttaqin

Mengenal Klan Kaluku

Klan Kaluku di masa lampau

Mufti Kaluku hidup di abad 18. Memiliki 7 orang anak, diantaranya ada yang menduduki jabatan publik di masa pemerintahan Hindia Belanda adalah:

Yahya Kaluku tercatat sebagai marsaoleh Wuabu pada masa raja Gorontalo yang terakhir Zainal Monoarfa yang mangkat tahun 1878. Anak perempuannya bernama Tolangohula kawin dengan Jogugu Suwawa Zakaria Wartabone.

Musa Kaluku pernah menjabat sebagai marsaoleh Talaga. Tahun 1891 pernah mendapat penghargaan medali dari Hindia Belanda

Molangga Kaluku tercatat pernah menjabat Marsaoleh Batudaa, pada masa kepemimpinannya terjadi insiden antara keluarga raja panipi dengan pengikut marsaoleh Batudaa. Insiden ini menyebabkan Molangga Kaluku tewas. Peristiwa ini memicu perang Panipi.

Adapun keturunan Mufti Kaluku generasi ke-2
Seperti Gani Kaluku pernah menjadi kepala kampung Talumopatu Tapa tahun 1913.

Sumaila Kaluku sebagai walaopulu hunggaluwa

Machmud Kaluku sebagai walaopulu mohuhulo

Kuno Kaluku dikenal sebagai penulis sejarah dan kebudayaan Gorontalo

Rumah keluarga Kaluku 

Budak dan Wabah di Gorontalo

ERFSLAVEN, WABAH DAN GORONTALO

Kata ini sungguh menyakitkan. Kata dalam bahasa Belanda ini cukup mencengangkan. Erfslaven jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah budak turun temurun.

Pada 1820, jumlah budak di Gorontalo berkisar 15 % dari total populasi. Hingga tahun 1860, jumlah budak sekitar 16 %. Diantara tahun itu, tahun 1858 adalah tahun terbanyak jumlah budak di Gorontalo ; 33 % dari total populasi. Diantara para budak itu, ada yang masuk kategori erfslaven.

Dalam rentang tahun 1820 - 1860, beberapa kali terjadi epidemi yang bergantian, dan yang paling banyak menjadi korban wabah adalah dari kalangan ini. Ribuan orang tewas di Gorontalo pada masa wabah melanda.

Perbudakan di Gorontalo pada masa Kolonial

       Kepemilikan budak merupakan aset ekonomi dan simbol status bagi penguasa. Dalam lingkungan kerajaan Limo Lo Pohalaa, umumnya  budak diperoleh  saat penaklukan suatu daerah. Kebanyakan budak-budak tersebut ditempatkan di area istana kerajaan dan dimanfaatkkan dalam pekerjaan rutinitas. Masalah kepemilikan budak bisa menimbulkan sengketa dengan karajaan lain. Sekitar akhir tahun 1670-an  Kerajaan Limboto memiliki budak sebanyak  600 orang melarikan diri ke suatu kampung di Kerajaan Buwol, pihak Limboto menginginkan budaknya dikembalikan tetapi pihak penguasa Buol menolak. Sepertinya Kerajaan Kaidipang juga punyak hak untuk memperoleh para budak tersebut. Tahun 1683 pihak kolonial  VOC Belanda bisa menyelesaikan sengketa tersebut. Transaksi bisnis perbudakan seringkali terjadi antara penguasa di Gorontalo dengan pedagang gelap pelaut asal bugis dan mandar. Penawaran harga budak jauh lebih tinggi dibandingkan di jual ke pihak VOC, sebaliknya pihak penguasa bisa mendapatkan komoditi bahan pokok dari para pelaut  itu dengan harga murah, seperti beras dan garam. Aturan VOC  melarang penduduk membuat garam dan untuk memperoleh garam harus dibeli ke pihak VOC. Pihak VOC umumnya mengeksport  perdagangan budak ke Ternate dan Ambon, untuk perdagangan gelap biasanya para budak dikirim ke Kerajaan Buton untuk diperdagangkan ke orang  asing. Runtuhnya VOC  diakhir tahun 1799 dan kemudian diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak menyurut perdagangan budak di Gorontalo.  Awal tahun 1800-an justru perdagangan budak melonjak tinggi. Penyebab tingginya perbudakan di Gorontalo akibat dibuatnya kontrak perjanjian  tanggal 9 Januari 1828 antara Raja Muhammad Iskandar Pui Monoarfa dengan Pemerintah Hindia Belanda , adanya pasal tentang kewajiban membayar pajak berupa emas yang ditarik melalui setiap penduduk yang mengakibatkan mereka banyak yang tidak mampu membayar pajak. Sehingga mereka dijual sebagai budak, agar hasil penjualannya dapat memenuhi pembayaran pajaknya.

Gambar ilustrasi abad -19

Laporan dari tulisan J.F Riedel menyebut pada abad  ke-18 penguasa lokal di wilayah Teluk Tomini melakukan perampokan  dan penjarahan terhadap ribuan anak-anak dan wanitanya untuk dijadikan budak dan dibawah ke Gorontalo selanjutnya dipasarkan ke Ternate. Laporan  Van Baak sebagai pejabat Asisten Residen Gorontalo tahun 1856 menyebutkan jumlah penduduk di Gorontalo mencapai jumlah 40.000 jiwa dimana sepertiga dari jumlah penduduknya berada dalam “perbudakan”.  Karena tingginya praktek perbudakan di Gorontalo, Van Baak bersama pembesar kerajaan di Limo Lo Pohalaa mengabil inisiatif untuk menghapuskan perbudakan di seluruh wilayah keasistenan Rasiden Gorontalo

Catatan sejarah Paguat

Saat Raja Wolango berkuasa di Kerajaan Gorontalo (1450-1480) berhasil menguasai wilayah Teluk Tomini yang meliputi  Paguyaman, Paguat, Muotong  sampai Sausu. Seiring waktu berjalan, di era kekuasaan Raja Gorontalo Amayi (1523-1550), di wilayah Teluk Tomini ada gerakan menetang Kerajaan Gorontalo. Maka berlayarlah Amayi menuju Teluk Tomini untuk melihat situasi sebenarnya. Dalam perjalanan pelayarannya, Amayi menyinggahi Negeri Palasa menemui pemimpinnya. Singkat cerita, Amayi  mengawini Putri Outango anak dari Raja Palasa, dengan suatu persyaratan Amayi harus masuk Islam dan rakyat kerajaan Gorontalo harus menganut agama Islam.  Usai pernikahan,  Amayi kembali ke Gorontalo bersama istrinya Putri Outango  yang dikawal 8 perangkat Raja-Raja dari Siendeng, Tamalate, Lemboo, Hilingato, Siduan, Sipayo, Soginti dan Bunuyo. Dikemudian hari negeri  Siduan, Sipayo, Soginti dan Bunuyo masuk dalam wilayah  Paguat.

Peta kawasan Teluk Tomini tahun 1885

Dalam tulisan BJ Haga (1920) mencatat daerah Paguat merupakan pemasok sagu untuk kebutuhan makanan pokok orang Gorontalo sebagai pengganti jagung (milu), perlu diketahui bahwa masyarkat Gorontalo saat itu bahan makan pokoknya adalah  jagung , sagu dan  beras. Daerah Paguat juga memiliki tambang emas yang dikelola masyarakat. Laporan penguasa VOC tahun 1776 menyebutkan daerah Paguat sering ada kegiatan tambang emas illegal dan usaha penyelundupan emas ke luar Gorontalo sehingga Residen Manado mengirim petugasnya untuk mengawasi perairan pantai Paguat. Pada tahun 1831 Pemerintah Hindia Belanda membuat kontrak perjanjian dengan Raja Gorontalo Lihawa Monoarfa diantaranya pasal yang menyangkut  pajak tambang emas yang harus disetor ke Pemerintah Hindia Belanda sebesar 700 ons pertahun, untuk pertambangan yang berada di Bumbulan, Paguat dan Molosipat. Potensi tambang emas yang besar di Distrik Paguat  mengundang beberapa perusahaan tambang untuk menanamkan investasinya, sebut saja diantaranya perusahaan swasta “Exploratie Syndicaat Paguat” mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda tahun 1897.

Akta Perusahaan Tambang

Ketika Van Baak menjadi Asisten Residen ditahun 1856, Afdeeling Gorontalo dibagi menjadi 5 swapraja yaitu, Gorontalo, Limboto, Bone, Boalemo dan Atinggola. Distrik Paguat masuk dalam Swapraja Gorontalo. Tercatat  Lebi Dunggio menjabat sebagai Marsaoleh (Kepala Distrik) pertama  Distrik Paguat  periode 1858-1864. Sampai tahun 1908 Marsaoleh Paguat berturut-turut  dijabat oleh Lebi Dunggio, Jahja Bumulo, Aneto Uno, Biyabo Van Gobel, Junus Biya, Hoemoe Datau, Boebihu Olii, Haidar.P Olii, Potihedu Monoarfa (1903-1908). Kemudian tahun 1908 Pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi pemerintahan dengan membentuk 4 oderafdeeling yaitu, Gorontalo, Boalemo, Kwandang, Buol. Distrik Paguat masuk dalam Onderafdeeling Bolemo, dan perubahan  onderafdeeling  tahun 1925 tidak mengubah distrik Paguat masuk Onderaffdeling Boalemo. Setelah kemerdekaan, Paguat sebagai salah satu kecamatan berada di bawah pemerintahan  Kabupaten Gorontalo. 

Jabatan Marsaoleh (Kepala Distrik) Paguat : periode 1908-1950

Kamsia Uno (1908-1913)

Rais Monoarfa (1913-1915)

Pano Lamato (1915-1917)

Hamzah Olii (1917-1920)

Bakari Datau (1920-1922)

Bumulo Olii (1922-1924)

Bumu Biya (1924-1927)

Biduri P Haju (1927-1929)

Ahmad Abay (1929-1930)

Karim Datau (1930-1932)

Abadi Ilahude (1932-1934)

A.R. Nento (1934-1936)

Abdul Kadir Habibie ( 1936)

Syamsu Biya (1936-1942)

Yunus Olii (1942-1944)

Risad Datau (1944-1946)

Simon Monoarfa (1946-1948)

Zainudin Wartabone (1948-1950)

 

Catatan Raja Boalemo Paloa

        Raja Paloa adalah penguasa pertama di Kerajaan Bolalemo. Sepanjang kekuasaannya,  Raja Paloa berjuang melepaskan pengaruh dan dominasi dari Kerajaan Limboto. Catatan mengenai  Raja Paloa yaitu memimpin rakyatnya yang  menetap di Limboto untuk pindah ke Bua (Panipi) . Selanjutnya  berimigrasi ke wilayah Marisa dan akhirnya pindah dan menetap di Tilamuta. Pada tahun 1822 Residen Manado Pietermant  mewakili Pemerintah Hindia Belanda , menetapkan status Boalemo sebagai kerajaan yang berdiri sendiri.

Peta Gorontalo tahun 1897

         Pada tahun 1845 Raja Paloa berangkat  ke Ternate untuk bertemu dengan Sultan Mohammad Nuruddin . Tujuan Raja Paloa ke Ternate untuk menerima sebuah tongkat yang dinamai “Batang Raja”, sebagai tanda legitimasi seorang raja berkuasa atas  Kerajaan Boalemo. Kepulangan Raja Paloa ke AYUHULALO disambut rakyat Boalemo dengan adat istiadat dan kehormatan yang luar biasa. Dan sejak saat itu Kerajaan Boalemo keluar dari pengaruh kekuasaan  Kerajaan Limboto.

Tongkat "Batang Raja", sumber Youtube