Budak dan Wabah di Gorontalo

ERFSLAVEN, WABAH DAN GORONTALO

Kata ini sungguh menyakitkan. Kata dalam bahasa Belanda ini cukup mencengangkan. Erfslaven jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah budak turun temurun.

Pada 1820, jumlah budak di Gorontalo berkisar 15 % dari total populasi. Hingga tahun 1860, jumlah budak sekitar 16 %. Diantara tahun itu, tahun 1858 adalah tahun terbanyak jumlah budak di Gorontalo ; 33 % dari total populasi. Diantara para budak itu, ada yang masuk kategori erfslaven.

Dalam rentang tahun 1820 - 1860, beberapa kali terjadi epidemi yang bergantian, dan yang paling banyak menjadi korban wabah adalah dari kalangan ini. Ribuan orang tewas di Gorontalo pada masa wabah melanda.

Perbudakan di Gorontalo pada masa Kolonial

       Kepemilikan budak merupakan aset ekonomi dan simbol status bagi penguasa. Dalam lingkungan kerajaan Limo Lo Pohalaa, umumnya  budak diperoleh  saat penaklukan suatu daerah. Kebanyakan budak-budak tersebut ditempatkan di area istana kerajaan dan dimanfaatkkan dalam pekerjaan rutinitas. Masalah kepemilikan budak bisa menimbulkan sengketa dengan karajaan lain. Sekitar akhir tahun 1670-an  Kerajaan Limboto memiliki budak sebanyak  600 orang melarikan diri ke suatu kampung di Kerajaan Buwol, pihak Limboto menginginkan budaknya dikembalikan tetapi pihak penguasa Buol menolak. Sepertinya Kerajaan Kaidipang juga punyak hak untuk memperoleh para budak tersebut. Tahun 1683 pihak kolonial  VOC Belanda bisa menyelesaikan sengketa tersebut. Transaksi bisnis perbudakan seringkali terjadi antara penguasa di Gorontalo dengan pedagang gelap pelaut asal bugis dan mandar. Penawaran harga budak jauh lebih tinggi dibandingkan di jual ke pihak VOC, sebaliknya pihak penguasa bisa mendapatkan komoditi bahan pokok dari para pelaut  itu dengan harga murah, seperti beras dan garam. Aturan VOC  melarang penduduk membuat garam dan untuk memperoleh garam harus dibeli ke pihak VOC. Pihak VOC umumnya mengeksport  perdagangan budak ke Ternate dan Ambon, untuk perdagangan gelap biasanya para budak dikirim ke Kerajaan Buton untuk diperdagangkan ke orang  asing. Runtuhnya VOC  diakhir tahun 1799 dan kemudian diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda tidak menyurut perdagangan budak di Gorontalo.  Awal tahun 1800-an justru perdagangan budak melonjak tinggi. Penyebab tingginya perbudakan di Gorontalo akibat dibuatnya kontrak perjanjian  tanggal 9 Januari 1828 antara Raja Muhammad Iskandar Pui Monoarfa dengan Pemerintah Hindia Belanda , adanya pasal tentang kewajiban membayar pajak berupa emas yang ditarik melalui setiap penduduk yang mengakibatkan mereka banyak yang tidak mampu membayar pajak. Sehingga mereka dijual sebagai budak, agar hasil penjualannya dapat memenuhi pembayaran pajaknya.

Gambar ilustrasi abad -19

Laporan dari tulisan J.F Riedel menyebut pada abad  ke-18 penguasa lokal di wilayah Teluk Tomini melakukan perampokan  dan penjarahan terhadap ribuan anak-anak dan wanitanya untuk dijadikan budak dan dibawah ke Gorontalo selanjutnya dipasarkan ke Ternate. Laporan  Van Baak sebagai pejabat Asisten Residen Gorontalo tahun 1856 menyebutkan jumlah penduduk di Gorontalo mencapai jumlah 40.000 jiwa dimana sepertiga dari jumlah penduduknya berada dalam “perbudakan”.  Karena tingginya praktek perbudakan di Gorontalo, Van Baak bersama pembesar kerajaan di Limo Lo Pohalaa mengabil inisiatif untuk menghapuskan perbudakan di seluruh wilayah keasistenan Rasiden Gorontalo

Catatan sejarah Paguat

Saat Raja Wolango berkuasa di Kerajaan Gorontalo (1450-1480) berhasil menguasai wilayah Teluk Tomini yang meliputi  Paguyaman, Paguat, Muotong  sampai Sausu. Seiring waktu berjalan, di era kekuasaan Raja Gorontalo Amayi (1523-1550), di wilayah Teluk Tomini ada gerakan menetang Kerajaan Gorontalo. Maka berlayarlah Amayi menuju Teluk Tomini untuk melihat situasi sebenarnya. Dalam perjalanan pelayarannya, Amayi menyinggahi Negeri Palasa menemui pemimpinnya. Singkat cerita, Amayi  mengawini Putri Outango anak dari Raja Palasa, dengan suatu persyaratan Amayi harus masuk Islam dan rakyat kerajaan Gorontalo harus menganut agama Islam.  Usai pernikahan,  Amayi kembali ke Gorontalo bersama istrinya Putri Outango  yang dikawal 8 perangkat Raja-Raja dari Siendeng, Tamalate, Lemboo, Hilingato, Siduan, Sipayo, Soginti dan Bunuyo. Dikemudian hari negeri  Siduan, Sipayo, Soginti dan Bunuyo masuk dalam wilayah  Paguat.

Peta kawasan Teluk Tomini tahun 1885

Dalam tulisan BJ Haga (1920) mencatat daerah Paguat merupakan pemasok sagu untuk kebutuhan makanan pokok orang Gorontalo sebagai pengganti jagung (milu), perlu diketahui bahwa masyarkat Gorontalo saat itu bahan makan pokoknya adalah  jagung , sagu dan  beras. Daerah Paguat juga memiliki tambang emas yang dikelola masyarakat. Laporan penguasa VOC tahun 1776 menyebutkan daerah Paguat sering ada kegiatan tambang emas illegal dan usaha penyelundupan emas ke luar Gorontalo sehingga Residen Manado mengirim petugasnya untuk mengawasi perairan pantai Paguat. Pada tahun 1831 Pemerintah Hindia Belanda membuat kontrak perjanjian dengan Raja Gorontalo Lihawa Monoarfa diantaranya pasal yang menyangkut  pajak tambang emas yang harus disetor ke Pemerintah Hindia Belanda sebesar 700 ons pertahun, untuk pertambangan yang berada di Bumbulan, Paguat dan Molosipat. Potensi tambang emas yang besar di Distrik Paguat  mengundang beberapa perusahaan tambang untuk menanamkan investasinya, sebut saja diantaranya perusahaan swasta “Exploratie Syndicaat Paguat” mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda tahun 1897.

Akta Perusahaan Tambang

Ketika Van Baak menjadi Asisten Residen ditahun 1856, Afdeeling Gorontalo dibagi menjadi 5 swapraja yaitu, Gorontalo, Limboto, Bone, Boalemo dan Atinggola. Distrik Paguat masuk dalam Swapraja Gorontalo. Tercatat  Lebi Dunggio menjabat sebagai Marsaoleh (Kepala Distrik) pertama  Distrik Paguat  periode 1858-1864. Sampai tahun 1908 Marsaoleh Paguat berturut-turut  dijabat oleh Lebi Dunggio, Jahja Bumulo, Aneto Uno, Biyabo Van Gobel, Junus Biya, Hoemoe Datau, Boebihu Olii, Haidar.P Olii, Potihedu Monoarfa (1903-1908). Kemudian tahun 1908 Pemerintah Hindia Belanda melakukan reorganisasi pemerintahan dengan membentuk 4 oderafdeeling yaitu, Gorontalo, Boalemo, Kwandang, Buol. Distrik Paguat masuk dalam Onderafdeeling Bolemo, dan perubahan  onderafdeeling  tahun 1925 tidak mengubah distrik Paguat masuk Onderaffdeling Boalemo. Setelah kemerdekaan, Paguat sebagai salah satu kecamatan berada di bawah pemerintahan  Kabupaten Gorontalo. 

Jabatan Marsaoleh (Kepala Distrik) Paguat : periode 1908-1950

Kamsia Uno (1908-1913)

Rais Monoarfa (1913-1915)

Pano Lamato (1915-1917)

Hamzah Olii (1917-1920)

Bakari Datau (1920-1922)

Bumulo Olii (1922-1924)

Bumu Biya (1924-1927)

Biduri P Haju (1927-1929)

Ahmad Abay (1929-1930)

Karim Datau (1930-1932)

Abadi Ilahude (1932-1934)

A.R. Nento (1934-1936)

Abdul Kadir Habibie ( 1936)

Syamsu Biya (1936-1942)

Yunus Olii (1942-1944)

Risad Datau (1944-1946)

Simon Monoarfa (1946-1948)

Zainudin Wartabone (1948-1950)

 

Catatan Raja Boalemo Paloa

        Raja Paloa adalah penguasa pertama di Kerajaan Bolalemo. Sepanjang kekuasaannya,  Raja Paloa berjuang melepaskan pengaruh dan dominasi dari Kerajaan Limboto. Catatan mengenai  Raja Paloa yaitu memimpin rakyatnya yang  menetap di Limboto untuk pindah ke Bua (Panipi) . Selanjutnya  berimigrasi ke wilayah Marisa dan akhirnya pindah dan menetap di Tilamuta. Pada tahun 1822 Residen Manado Pietermant  mewakili Pemerintah Hindia Belanda , menetapkan status Boalemo sebagai kerajaan yang berdiri sendiri.

Peta Gorontalo tahun 1897

         Pada tahun 1845 Raja Paloa berangkat  ke Ternate untuk bertemu dengan Sultan Mohammad Nuruddin . Tujuan Raja Paloa ke Ternate untuk menerima sebuah tongkat yang dinamai “Batang Raja”, sebagai tanda legitimasi seorang raja berkuasa atas  Kerajaan Boalemo. Kepulangan Raja Paloa ke AYUHULALO disambut rakyat Boalemo dengan adat istiadat dan kehormatan yang luar biasa. Dan sejak saat itu Kerajaan Boalemo keluar dari pengaruh kekuasaan  Kerajaan Limboto.

Tongkat "Batang Raja", sumber Youtube

Suku Bolango bagian 2 “MENCARI TANAH BARU”

Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda pada abad-19 makin menguat di wilayah Persekutuan Kerajaan Limo Lo Pohalaa diantaranya membuat aturan sistim  pajak , kebijakan Tanam Paksa (cultuurstesel) dan pengaturan urusan birokrasi Kerajaan. Secara politis kebijakan dibuat oleh Kompeni Belanda menimbulkan ketidakpuasan dan kebencian dikalangan Raja dan pembesar bangsawan. Kerajaan Bolango ikut merasakan kebijakan  tersebut. Dalam struktur hierarki Kerajaan Bolango terdapat olongia (Raja) yang mengurus kepentingan pribumi. Raja dibantu oleh jogugu atau mangkubumi yang bertugas membantu dan membawahi langsung pemerintah kerajaan. Jogugu dibantu oleh kadli dalam urusan pengadilan agama  dan hakim  yang berurusan dengan pengadilan umum. Urusan keamanan dipimpin  oleh Kapitan Laut dan dibantu oleh para Mayulu (Mayor).

Sebagai ekses dari kebijakan Kompeni Belanda terhadap urusan kerajaan,  Raja Bolango dan para pembesar  kerajaan menolak kebijakan tersebut  dan memutuskan berimigrasi ke daerah Bangka (Lombagin)  di wilayah Bolaang Mongondow. Dalam perjalanan pengembaraan menuju Bangka , mereka  menyinggahi cukup lama di kampung Imana yang masuk wilayah kerajaan Atinggola. Di tahun tahun berikutnya  beberapa kelompok kecil orang Bolango di Tapa ikut berimigrasi, menyebabkan  jumlah penduduknya semakin menyusut. Pada tahun 1856 secara resmi Kerajaan  Bolango keluar dari Persekutuan Limo Lo Pohalaa dan kedudukan Kerajaan Bolango digantikan oleh Kerajaan Boalemo. Status eks kerajaan Bolango berubah menjadi DISTRIK TAPA, yang masuk ke Onderafdeling Gorontalo

 

Peta menujukan pemukiman suku Bolango (lingkar putih) 

Pemerintahan Kerajaan Bolango di Bangka (Bolaang Bangka)  tidak berlangsung lama, disebabkan Kompeni Belanda memberlakukan pajak  50 sen per kepala keluarga setiap tahun. Raja Bolango menolak aturan tersebut dan memutuskan berimigrasi ke wilayah lain. Demikian pula Orang Bolango yang telah lama menetap di wilayah Lombagin-Bolaang Bangka, beberapa kelompok kecil berimigrasi menuju ke kotamobagu, Pusian, Doloduo dan Molibagu.  Dalam catatan sejarahnya, Kerajaan Bolango beberapa kali mengalami perpindahan dan perubahan nama Kerajaan, bermula di Lombagin masih memakai nama Bolango, kemudian pindah ke Bolaang Uki, selanjutnya ke Walugo. Nama kerajaan berubah jadi Kerajaan Bolaang Uki ketika Said Ali Akbar dikukuhkan oleh Residen Manado menjadi raja pada tanggal 30 April 1886, nama resmi Said Ali Akbar dalam pengukuhannya adalah Muhammad Aliyudin Iskandar Ali Van Gobel.

Peta tahun 1898 Bolaang Bangka (lingkar merah)

Saat Raja Hasan Van Gobel berkuasa , pada tahun 1903 bersama dengan Raja Bolaang Mongondow Datu Cornelis Manoppo menyepakati pertukaran wilayah. Dalam kesepakatan itu diputuskan bahwa wilayah Bolaang Uki bagian pesisir utara menjadi milik Kerajaan Bolaang Mongondow, untuk wilayah Kerajaan Bolaang Uki meliputi daerah bagian barat antara sungai Taludaa, dan bagian timur batas sampai di Tanjung Pinolosian. Molibagu adalah pusat pemerintahan Kerajaan dengan memiliki 12 kampung. Butuh tiga tahun lamanya Raja Hasan Van Gobel untuk mengajak orang bolango yang terpencar di wilayah Bolaang Mongondow  untuk mengungsi dan tinggal di daerah baru Kerajaan Bolaang Uki.  Menengok sejenak sejarah pengembaraan Suku Bolango,  apa yang diikrarkan oleh Putri Daopeyago 500 tahun lalu, akhirnya menjadi kenyataan . Molibagu yang saat itu disebut “buta dillata” atau “buta dirlata” akhirnya menjadi tanah air bagi Suku Bolango .

          Peta 1913. Kerajaan Bolaang Uki dengan ibukota Molibagu

Pasca Kemerdekaan Indonesia, tahun 1950 Kerajaan Bolaang Uki berakhir dan digabungkan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow.  Raja Muda Arie Bansye Hasan Van Gobel adalah penguasa Bolaang Uki terakhir, memerintah antara 1941-1950. 

            Raja Bolaang Uki Hassan Van Gobel

 

Berikut dibawah ini daftar nama Raja  BOLANGO di Bolaang Uki dan Molibagu :

Iskandar Gobel 1837-1867

Said Ali Akbar Van Gobel 1867-1874

Willem Abadi Van Gobel 1874-1901

Hasan Van Gobel 1901- 1927

Eduard Van Gobel 1927-1941

Ari Bansye Hasan Van Gobel 1941-1950