Suku Bolango bagian 2 “MENCARI TANAH BARU”

Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda pada abad-19 makin menguat di wilayah Persekutuan Kerajaan Limo Lo Pohalaa diantaranya membuat aturan sistim  pajak , kebijakan Tanam Paksa (cultuurstesel) dan pengaturan urusan birokrasi Kerajaan. Secara politis kebijakan dibuat oleh Kompeni Belanda menimbulkan ketidakpuasan dan kebencian dikalangan Raja dan pembesar bangsawan. Kerajaan Bolango ikut merasakan kebijakan  tersebut. Dalam struktur hierarki Kerajaan Bolango terdapat olongia (Raja) yang mengurus kepentingan pribumi. Raja dibantu oleh jogugu atau mangkubumi yang bertugas membantu dan membawahi langsung pemerintah kerajaan. Jogugu dibantu oleh kadli dalam urusan pengadilan agama  dan hakim  yang berurusan dengan pengadilan umum. Urusan keamanan dipimpin  oleh Kapitan Laut dan dibantu oleh para Mayulu (Mayor).

Sebagai ekses dari kebijakan Kompeni Belanda terhadap urusan kerajaan,  Raja Bolango dan para pembesar  kerajaan menolak kebijakan tersebut  dan memutuskan berimigrasi ke daerah Bangka (Lombagin)  di wilayah Bolaang Mongondow. Dalam perjalanan pengembaraan menuju Bangka , mereka  menyinggahi cukup lama di kampung Imana yang masuk wilayah kerajaan Atinggola. Di tahun tahun berikutnya  beberapa kelompok kecil orang Bolango di Tapa ikut berimigrasi, menyebabkan  jumlah penduduknya semakin menyusut. Pada tahun 1856 secara resmi Kerajaan  Bolango keluar dari Persekutuan Limo Lo Pohalaa dan kedudukan Kerajaan Bolango digantikan oleh Kerajaan Boalemo. Status eks kerajaan Bolango berubah menjadi DISTRIK TAPA, yang masuk ke Onderafdeling Gorontalo

 

Peta menujukan pemukiman suku Bolango (lingkar putih) 

Pemerintahan Kerajaan Bolango di Bangka (Bolaang Bangka)  tidak berlangsung lama, disebabkan Kompeni Belanda memberlakukan pajak  50 sen per kepala keluarga setiap tahun. Raja Bolango menolak aturan tersebut dan memutuskan berimigrasi ke wilayah lain. Demikian pula Orang Bolango yang telah lama menetap di wilayah Lombagin-Bolaang Bangka, beberapa kelompok kecil berimigrasi menuju ke kotamobagu, Pusian, Doloduo dan Molibagu.  Dalam catatan sejarahnya, Kerajaan Bolango beberapa kali mengalami perpindahan dan perubahan nama Kerajaan, bermula di Lombagin masih memakai nama Bolango, kemudian pindah ke Bolaang Uki, selanjutnya ke Walugo. Nama kerajaan berubah jadi Kerajaan Bolaang Uki ketika Said Ali Akbar dikukuhkan oleh Residen Manado menjadi raja pada tanggal 30 April 1886, nama resmi Said Ali Akbar dalam pengukuhannya adalah Muhammad Aliyudin Iskandar Ali Van Gobel.

Peta tahun 1898 Bolaang Bangka (lingkar merah)

Saat Raja Hasan Van Gobel berkuasa , pada tahun 1903 bersama dengan Raja Bolaang Mongondow Datu Cornelis Manoppo menyepakati pertukaran wilayah. Dalam kesepakatan itu diputuskan bahwa wilayah Bolaang Uki bagian pesisir utara menjadi milik Kerajaan Bolaang Mongondow, untuk wilayah Kerajaan Bolaang Uki meliputi daerah bagian barat antara sungai Taludaa, dan bagian timur batas sampai di Tanjung Pinolosian. Molibagu adalah pusat pemerintahan Kerajaan dengan memiliki 12 kampung. Butuh tiga tahun lamanya Raja Hasan Van Gobel untuk mengajak orang bolango yang terpencar di wilayah Bolaang Mongondow  untuk mengungsi dan tinggal di daerah baru Kerajaan Bolaang Uki.  Menengok sejenak sejarah pengembaraan Suku Bolango,  apa yang diikrarkan oleh Putri Daopeyago 500 tahun lalu, akhirnya menjadi kenyataan . Molibagu yang saat itu disebut “buta dillata” atau “buta dirlata” akhirnya menjadi tanah air bagi Suku Bolango .

          Peta 1913. Kerajaan Bolaang Uki dengan ibukota Molibagu

Pasca Kemerdekaan Indonesia, tahun 1950 Kerajaan Bolaang Uki berakhir dan digabungkan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow.  Raja Muda Arie Bansye Hasan Van Gobel adalah penguasa Bolaang Uki terakhir, memerintah antara 1941-1950. 

            Raja Bolaang Uki Hassan Van Gobel

 

Berikut dibawah ini daftar nama Raja  BOLANGO di Bolaang Uki dan Molibagu :

Iskandar Gobel 1837-1867

Said Ali Akbar Van Gobel 1867-1874

Willem Abadi Van Gobel 1874-1901

Hasan Van Gobel 1901- 1927

Eduard Van Gobel 1927-1941

Ari Bansye Hasan Van Gobel 1941-1950

 

 

Suku Bolango bagian 1 “ MENUJU TANAH HARAPAN”

Awalnya bangsa Bolango mendiami pulau Batang Dua yang letaknya di Laut  Maluku  Propinsi Maluku Utara. Mereka menyeberang kearah barat dan tiba di pulau Lembeh. Di Pulau ini orang Bolango membuat permukiman. Menurut tradisi lisan menyebutkan pemimpin pertama Suku Bolango yang menetap di pulau Lembeh adalah Wintuwintu, itu terjadi sekitar tahun 1335.

Peta perpindahan Suku Bolango dari Pulau Batang Dua ke Pulau Lembeh

 Karya tulis DR.J Riedel  tahun 1870, menyebut orang Bolango sebagai orang  berkulit gelap dan berambut keriting. Dokumen diabad ke-17 dan 18 penamaan Bolango adalah Boelangse,Boelanga,Boelangers, Balongers, Bolonga atau Bolonga. Menurut  DR.J.Riedel Suku Bolango yang kebiasaannya suka mengembara, dibawah pempinan Wintuwintu melakukan perjalanan pengembaraannya dari pulau Lembeh ke Tonsea Lama (Minahasa). Orang Bolango tak lama bermukim  di Tonsea Lama karena sering terjadi konflik dengan penduduk setempat. Pengembaraan mereka menyusuri perairan sulawesi bagian utara; melayari ke Pulau Bangka, Manado Tua kemudian menyusuri perairan Tombariri dan terus berlayar menuju arah barat hingga tiba  di muara Lombagin yang terletak diwilayah pantai utara Bolaang Mongondow. Suku Bolango lama menetap di Lombagin. Menurut tradisi lisan menyebutkan Wintu Wintu kembali ke Pulau Lembeh sampai akhir hayatnya.

 Seiring perjalanan waktu Pulau Lembeh mulai dipadati orang Bolango, untuk kedua kalinya mereka mulai mengembara ke Tonsea Lama, selanjutnya melayari pantai selatan Sulawesi Utara dan menyinggahi Buyat –Kotabunan –Pinolosian-Molibagu. Orang Bolango sempat bermukim di Molibagu, mereka menyebut tempat ini “buta dillata” atau “buta dirlata” yang artinya tanah yang dijilati.Ucapan ini berasal dari seorang pimpinan Suku Bolango bernama Putri Daopeyago. Ia mengucapkan ikrar,tanah yang dijilati tersebut suatu saat akan menjadi tempat tinggal orang Bolango. Tak lama mereka berada di Lembah Molibagu, melanjutkan perjalanan kearah barat hingga sampai dipegunungan Tolutu dan mendirikan perkampungan, mereka menamai daerah ini dengan sebutan ‘lipu lagido” .Orang Gorontalo menyebut tempat itu dengan sebutan “Tinempah”. Dibawah pimpinan  Posuma untuk pertama kalinya, orang Bolango tiba di wilayah Gorontalo (Suwawa). Ketika Raja  Posumah meninggal sekitar tahun 1425, ia digantikan oleh Ratu Tithingiyo. Dari Dokumen sejarah menyebutkan Ratu Tithingiyo adalah salah satu pemimpin enam kerajaan (Suwawa-LimBoto-Gorontalo-Atinggola-Bintauna-Bolango) dalam usaha mendamaikan perselisihan antara Limboto dan Gorontalo, perjanjian damai yang disepakati itu dikenal dengan sebutan  ”U Tuwawu Duluwo Limo Pohalaa” .

Rute Pengembaraan Suku Bolango (tanda lingkar-garis merah)

Sektar tahun 1673, ketika Eyato menjadi Olongia (Raja) Gorontalo mengusulkan pada  pemimpin Suku Bolango untuk menetap di daerah Tapa. Dan mereka menyetujuinya,  permukiman Suku Bolango di Tapa pada perkebangannya menjadi Kerajaan Bolango dan masuk dalam persekutuan Limo Lo Pohalaa yang terdiri dari Kerajaan Gorontalo,Limboto, Atinggola,Bolango, dan Suwawa-Bone-Bintauna.

 Makam Raja Hubulo (Raja Gobel)

Berikut dibawah ini  Raja yang pernah berkuasa di KERAJAAN BOLANGO (TAPA-Gorontalo): 

1.MOGULAINGO

2.SANGIADATU

3.HUBULO /IBRAHIM DUAWULU (1752-1772)

4.MOKOSISI (1772-1778)

5.POLINGULA

6.PULUBULAWA

7.KATILI

8.HABI/ MUHAMMAD ISKANDAR BAREN DUAWULU (sampai than 1855)

9.USMAN NURADJI TALIJABU (1855-1856)

10.HUMONGGILU (1856-1857)

11.TILAHUNGA (1857-1862)

Konfederasi Kerajaan Suwawa, Bone, Bintauna

Saat awal  terbentuknya Kerajaan Suwawa-Bone-Bintauna, wilayah Bintauna terdiri dua bagian, bagian utara merupakan wilayah pantai dan bagian selatan adalah daerah pedalaman, dinamai dengan sebutan Bintauna Suwawa. Bagian utara Bintauna,masyarakatnya masih belum beragama sedangkan Bintauna bagian selatan umumnya sudah menganut agama islam. Masyarakat Bintauna bagian utara mengakui adanya kerajaan Suwawa,Bone dan Bintauna. Namun seiring waktu berjalan, masyarakat Bintauna di bagian utara sudah banyak yang menganut agama Kristen, mereka inginkan pemimpin Kristen dan  memisahkan diri dari Bintauna Selatan/Bintauna Suwawa. Bintauna Utara kemudian membuat kontrak politik dengan penguasa VOC pada tanggal 5 Agustus 1769. Jogugu Salmon Datunsolang yang beragama Kristen  menjadi penguasa (jabatan Reagent)  di Bintauna Utara. Pada tahun yang sama 4 November 1769 VOC membuat perjanjian dengan Raja Gorontalo Iskandar Monoarfa mengenai kedudukan Bintauna Suwawa.

 
         Ketika Bintauna belum terpisah terdapat nama raja berkuasa yaitu : Ratu Tendeno berkuasa sekitar awal 1700-an, kemudian berturut turut diperintah oleh Raja Bauda,  Talue Daa dan Talue Kiki. Sekitar tahun 1755-1759 ada Ratu Manila berkuasa atas Bintauna Gorontalo yang berkedudukan di Bone. Raja Gorontalo Iskandar Monoarfa merangkap jadi Raja Suwawa-Bone-Bintauna. Berikut data raja yg berkuasa dikerajaan Suwawa-Bone-Bintauna pasca perjanjian dengan VOC  tahun 1769.

1. Raja Iskandar Monoarfa ( merangkap Raja Gorontalo 1757-1777)

2. Raja Zain Bohinga

3. RajaWolango

4. Raja Pulumodoing

5. Raja Humungo (sampai 1839)

6. Raja Wartabone (1839-1856)

7. Raja Ruchban (1856-1859)

8. Raja Abdul Latif Tangahu (1859, jadi Raja Bone 1864-1870)

Kerajaan Suwawa-Bone-Bintauna berakhir di era berkuasanya raja  Abdul Latief Tangahu, berdasarkan  keputusan pemerintah Hindia Belanda  Blesit 4 September 1864 No 17 dengan mengubahnya  menjadi Distrik Bone, dipimpin seorang dengan gelar Marsaoleh . Kedudukan Suwawa dan Bintauna Suwawa menjadi oderdistrik (distrik bawah), pemimpinnya bergelar Walaopulu.

Moutong Negeri Emas Masa Lalu

Tahun 1798 Muhammad Mirsadien Iskandar Biya menjadi Raja Gorontalo menggantikan ayahnya Wolango II.  Moutong (Moeton) diklaim oleh Kerajaan Gorontalo sebagai wilayahnya, apalagi setelah ada perjanjian kontrak VOC dengan Raja Iskandar Biya di Ternate, yang mana pihak VOC menekankan pada Raja Biya agar pengelolaan hasil emas di MOUTONG dimaksimalkan. Menindak lanjuti kontrak dengan VOC,  Kerajaan Gorontalo menempatkan Jogugu Pomalango sebagai penguasa di Moutong.

Sementara itu Kerajaan Palu merasa punya hak atas wilayah MOUTONG, mengingat orang-orang palu banyak yang bekerja menambang emas di MOUTONG. Raja Palu mengirimkan pasukannya ke Moutong sebanyak 300 orang dibawah pimpinan Lasayo. Pengiriman pasukan dari Kerajaan Palu diketahui juga oleh penguasa Gorontalo di Moutong dan melaporkannya pada VOC. Kebetulan saat itu armada laut VOC ada di perairan Teluk Tomini, atas perintah Komandan Benteng Nassau  J.J BAX, berangkatlah armada laut VOC menuju perairan Moutong. Tugas Armada VOC ke Moutong untuk mencegah terjadinya peperangan antara kerajaan Palu dan Gorontalo.

Kehadiran Armada Laut VOC membuahkan hasil,  serangan pihak Palu ke Moutong tidak terjadi. Persoalan masalah Moutong selesai setelah adanya kesepakatan dalam perundingan segitiga antara pihak Kerajaan Palu, Gorontalo dan VOC yang ditandatangani di  Ternate.

Gambar Peta Teluk Tomini tahun 1860

 

Mengenal Klan Monoarfa di masa lalu (bag.3)

Raja Lihawa Monoarfa (berkuasa tahun 1829-1930)

               Raja Gorontalo ini hanya memerintah selama 40 hari, karena penunjukannya sebagai raja ditentang oleh beberapa bangsawan yang berpengaruh. Raja Gorontalo sebelumnya, Mohamad Iskandar Pui Monorfa saat menjelang ajalnya di akhir tahun 1829 memaksakan untuk mengangkat Pangeran Lihawa menjadi Raja Gorontalo.

Disamping itu pula, Raja Lihawa Monorfa sangat berlawanan dengan kemauan Pemerintah Hindia Belanda. Setelah berkuasa hanya 40 hari, beliau digantikan oleh Raja Abdul Babiongka.

Berikut data raja bermarga Monoarfa yang pernah berkuasa di Kerajaan Gorontalo:

1.Iskandar Monoarfa (1757-1777)
2.Mbuinga Kiki Monoarfa (1795-1818)
3.Muhammad Iskandar Pui Monoarfa (1818-1829)
4.Lihawa Monoarfa (1829-1830)
5.Hasan Pui |Monoarfa (1836-1851)
6.Abdulah Mbuinga Pui Monoarfa (1831-1859)
7.Zainal Abidin Alhabsy Monoarfa (1859-1878)

Mengenal Klan Monoarfa di masa lalu (bag.2)

Rais Monoarfa (1880-1944)

Jogugu Rais Monoarfa adalah putra dari pasangan Djamullulaili Monoarfa dan putri Untebi bin Tupa Dunggio. Kakek dari Rais Monoarfa adalah Raja Abdullah Mbuinga Monoarfa yang bergelar Ta to masjidi. Gambar dibawah ini memperlihatkan silsilah Jogugu Rais Monoarfa.

Rais Monoarfa tercatat pernah menjadi pejabat di Paguat tahun 1913-1915 sebagai Walaopulu (pejabat administrasi) dan pada tahun 1921 menjabat sebagai Marsaoleh Talaga . Pada tahun 1926 Rais Monoarfa menduduki jabatan sebagai Jogugu Gorontalo (setingkat kepala daerah)

Saat menjabat Jogugu Gorontalo Rais Monoarfa banyak berperan penyediaan jumlah sekolah rakyat. Karena usahanya tersebut, beliau mendapat penghargaan  medali dari pemerintah hindia belanda tahun 1927.

Ketika pasukan Jepang menduduki Gorontalo tahun 1942, Rais Monoarfa bersama pejabat pribumi lainnya dibawa ke penjara Manado sebagai tahanan. Tahun 1944 Rais Monoarfa meninggal dunia saat berada di penjara karena sakit yang dideritanya. Jogugu Rais Monoarfa diberi gelar adat ” Ta Lo O Tinggapo “

Mengenal Klan Monoarfa di masa lalu

         Raja Gorontalo Mohamad Iskandar Pui Monoarfa berkuasa tahun 1818-1829.

Bergelar adat Ta Lo’o Tolimo; kawin dengan Syarifah Binti Taha bin Ahmad Alhabsy. Dimasa perintahannya,Kolonial Belanda mengadakan kontrak perjanjian Tanam Paksa 9 januari 1928, berupa kewajiban setiap penduduk menanam kopi.

Ketika berlangsung Perang Jawa (1925-1930) atau dikenal Perang Dipanegoro, Kerajaan Gorontalo memenuhi permintaan Kolonial Hindia Belanda untuk mengirim tentara kerajaan sebanyak 400 orang ke tanah Jawa dibawah pimpinan putra sulung Raja Monoarfa yaitu Kapiten Laut Hasan Monoarfa. Dikemudian hari Hasan Monoarfa menjadi Raja Gorontalo.